0
0 OGAN ILIR, MEDIARAKYAT.CO – Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Indralaya Utara menyampaikan protes resmi atas keterlambatan dan penurunan tunjangan BPD yang dinilai belum mendapat perhatian optimal dari Pemkab Ogan Ilir.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui Camat Indralaya Utara Wahyudi, S.Ikom saat audiensi di kantor camat. Para ketua BPD mengeluhkan pembayaran tunjangan yang tidak teratur dan jumlahnya diturunkan dengan alasan efisiensi anggaran.
Koordinator aksi Herman Sawiran selaku Ketua BPD Pulau Semambu mengatakan, keterlambatan sudah terjadi dua kali pada momen Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha tahun ini. Kondisi itu dinilai memberatkan karena keluarga BPD juga menunggu hak untuk merayakan hari besar keagamaan.
Dalam tuntutannya, BPD se-Indralaya Utara meminta pembayaran tunjangan disalurkan melalui rekening setiap bulan, sama seperti perangkat desa, ASN, dan pegawai pemerintahan lainnya. Mekanisme ini diharapkan membuat pencairan lebih pasti dan tepat waktu.
Poin kedua, BPD mendesak agar tunjangan tidak lagi tertunda saat menjelang hari besar keagamaan. Mereka menegaskan memiliki keluarga yang bergantung pada pencairan tersebut untuk kebutuhan hari raya.
Tuntutan ketiga menyangkut jaminan sosial. BPD meminta diikutsertakan dalam program kesehatan dan ketenagakerjaan yang jelas. Pada 2025 pernah ada pemotongan tunjangan Rp34.042 per bulan selama empat bulan untuk BPJS Kesehatan, namun pemotongan dihentikan karena BPD tidak terdaftar dalam program jaminan kesehatan.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Ketua BPD Pulau Semambu, Lorok, Tanjung Pule, Sungai Rambutan, Tanjung Pering, Purnajaya, Tanjung Baru, dan Soak Batok. Mereka menegaskan protes ini murni bentuk harapan agar peran BPD dihargai setara dengan aparatur desa lainnya.
Camat Indralaya Utara Wahyudi, S.Ikom menerima baik kedatangan para ketua BPD. Ia menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke Pemkab Ogan Ilir dan telah membuat berita acara atas semua poin yang disampaikan. (Lzr)
About the Author
