
OKI, MEDIARAKYAT.CO – Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi terkait dugaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas perjalanan dinas tahun 2024 yang nilainya disebut-sebut mencapai sekitar Rp 9 miliar.
Konfirmasi tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh redaksi melalui WhatsApp, dengan tiga poin pertanyaan utama, yakni kebenaran adanya temuan BPK, persentase pengembalian ke kas daerah yang disebut baru sekitar 30 persen, serta tanggapan atas dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan perjalanan dinas di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat DPRD OKI belum memberikan jawaban maupun klarifikasi resmi, baik secara tertulis maupun lisan, atas konfirmasi yang telah disampaikan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, temuan BPK tersebut diduga berkaitan dengan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD OKI Tahun Anggaran 2024.
Sumber tersebut juga menyebut, pengembalian atas temuan itu belum sepenuhnya terealisasi, dengan batas waktu pengembalian yang disebut jatuh pada 24 Oktober 2026 lalu.
Lebih lanjut, sumber tersebut menduga adanya praktik perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya, termasuk dugaan adanya dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan biaya yang diterima pegawai. (Lzr/red)



