0
0 BANYUASIN, MEDIARAKYAT.CO || Isu Proses perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Banyuasin disinyalir ada intervensi pihak yang berkepentingan dalam pemungutan suara pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal ini membuat kalangan aktivis berencana akan menggelar aksi unjuk rasa untuk meminta seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin diganti.
“Kalau kami melihat, KPU Banyuasin ini ada pihak yang kita duga mengintervensi perekrutan PPK karena ada kepentingan,” kata Darsan Ketua Gabungan Pemuda Masyarakat Banyuasin Menggugat (GP-MBM), Selasa (20/12).
“Mengungkap hasil penelusuran menemukan indikasi Komisioner KPU Banyuasin mencatut nama baik Pemerintah Kabupaten Banyuasin”, lanjutnya.
Darsan menyebutkan bahwa pihaknya menemukan ada indikasi komisioner KPUD Banyuasin membawa nama pemerintah Kabupaten Banyuasin, terkesan disini nama baik pemerintah tergadaikan.
“Mirisnya lagi diduga adanya sejumlah peserta yang melakukan lobby dan patut diduga Adanya aliran dana dalam proses rekrutmen PPK tersebut”, bebernya.
Kemudian, seruan aksi unjuk rasa di group WhatsApp juga telah menyebar, dalam seruan aksi yang akan digelar oleh SEMMI Sumsel di kantor KPU Sumsel Jum’at mendatang.
Sementara itu, Nachung Tadjudin ketika dihubungi melalui pesan suara WhatsApp menyikapi permasalahan tersebut. Dirinya mengetahui informasi bahwa indikasinya seperti itu bahkan diduga adanya kolusi mungkin juga adanya suap menyuap.
“Kalau ini benar terjadi tentu saja sangat mengerikan dan sangat disayangkan, seharusnya KPU itu lembaga independent artinya tidak boleh ada intervensi, tidak boleh adanya nepotisme”, jelas pria yang akrab disapa Nachung tersebut.
“Seandainya ada intervensi dan pesan-pesanan disinyalir Pemilu yang akan datang tidak akan suceng dan pastinya akan bermasalah karena berdasarkan pesanan”, lanjut Aktivis asal Banyuasin ini.
Masih kata Nachung, dan pesanan inikan tidak mungkin memesan begitu saja yang jelas pasti mereka ada embel-embel. Inilah akhirnya bakal bermasalah terus menerus baik di KPU maupun PPK khususnya di Bumi Sedulang Setudung yang sangat kita cintai ini.
“Seperti penambahan suara terus segala macam permasalahan dan ini sangat saya sayangkan, perekrutan seperti ini sudah tidak jelas, saya sudah mendengarkan kabar itu, seharusnya KPU Banyuasin lebih fair (adil) dan kalau itu tidak fair mengapa harus dipertahankan,” Ujar Nachung.
“Harapan saya kalau memang itu ada intervensi dan terjadinya ketidak fair-an maka perekrutan tersebut diulang atau dibatalkan dan dilakukan perekrutan ulang yang benar-benar fair serta betul-betul demokratisasi itu dijalankan”, harapnya.
Lanjut Nachung, kalau memang benar adanya pesan memesan begini tentubsaja SDM nya diragukan.
“Kalau saya tidak yakin 100 persen baik Pileg, Pilkada juga Pilpres, inikan kepentingannya Pilkada dan Pileg kalau Pilpres segala macamnya itu biasanya tidak begitu nah ini yang harus kita perhatikan jangan sampai adanya curi mencuri suara disitu”, pungkas pria berkaca mata ini.
Ketika permasalahan ini dikonfirmasikan melalui pesan singkat WhatsApp kepada Ketua KPU Kabupaten Banyuasin, Nurul Mubarog, Selasa (20/12) sekira pukul 14.49 WIB hingga pukul 20.24 WIB belum ada respon.
Sementara Sekretaris KPU Banyuasin Sapran, S.Sos, M.Si dihubungi melalui pesan WhatsApp mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan dan dirinya tidak mengetahui perihal ada atau tidak intervensi tersebut.
“Terima kasih infonya, Kalau perekrutan PPK untuk intervensi, kepentingan kami kurang tau, karna sekretariat memfasilitasi penyelenggaraan perekrutan PPK berjalan dan terlaksana sesuai dengan tahapannya”, Jelas Sapran, Selasa (20/12).
Jika kemudian ada temuan pelanggaran dalam rekrutmen anggota PPK tersebut, apakah bakal dilakukan retrutmen ulang artinya dibatalkan?
“Nah, mohon maaf susah nak jawabnye. karno sekretariat bukan pengambil kebijakan”, jawab Sapran dalam pesan singkatnya. (red)
About the Author
