
PALI, MEDIARAKYAT.CO – Nilai anggaran Rp 1.400.000.000,- untuk pengadaan 1 unit Tangki Suplai Air kapasitas 4.000 Liter di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten PALI disorot LSM Gerakan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan. Nilai itu dinilai “sangat fantastis” dan tidak wajar.
Berdasarkan penelusuran LSM, harga pasaran tangki pemadam 4.000 Liter di E-Katalog LKPP dan supplier internasional saat ini berkisar antara Rp 550 juta hingga Rp 850 juta untuk chassis 4×2. Sementara untuk tipe 4×4 lengkap pompa dan peralatan berkisar Rp 900 juta – Rp 1,2 Miliar.
“Selisih hampir Rp600 juta sampai Rp800 juta ini harus dijelaskan. Kalau hanya tangki 4.000L standar, ini jelas kemahalan. Publik berhak tahu uangnya dipakai untuk apa,” ujar Syawalludin, Ketua LSM Gerakan Rakyat, Senin (28/7/2026).
Syawalludin mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat konfirmasi kepada Kepala Dinas Damkar PALI, Bapak Rizal Pahlevi untuk meminta klarifikasi 3 poin: RAB dan HPS pengadaan, nama perusahaan pemenang & metode pengadaan, serta spesifikasi teknis apakah 4×2, 4×4, atau ada peralatan tambahan.
“Kami tidak menuduh. Kami hanya minta transparansi. Jangan sampai uang rakyat habis untuk barang yang bisa dibeli lebih murah. Pengadaan harus efektif, efisien, dan akuntabel. Kalau pakai E-Katalog, harusnya ada pembanding harga. Masa pilih yang paling mahal,” tegasnya.
LSM Gerakan Rakyat memberi waktu 7 hari kerja kepada Dinas Damkar untuk menjawab surat konfirmasi. Jika tidak ada jawaban, pihaknya akan melayangkan permohonan informasi ke Komisi Informasi Sumsel dan tembusan ke Inspektorat Kabupaten PALI.
Klarifikasi Kadis Damkar
Saat dikonfirmasi _mediarakyat.co_ via WhatsApp, Rizal Pahlevi membenarkan budget pengadaan 1 unit water supply PTO memang senilai Rp1,4 miliar.
“Iya benar, budget yang dikeluarkan sebesar 1,4 miliar. Selain sebagai water supply, alat ini juga memiliki fungsi untuk menyemprotkan air sebagai alat pemadam,” terang Rizal, Rabu (29/07/2026).
Rizal juga mengungkapkan pertimbangan teknis. “Kita sudah menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah kita. Kapasitas dan ukuran water supply ini cocok, bisa bermanuver ketika ada kejadian kebakaran. Ini juga unit pertama yang dimiliki Dinas PBK Kabupaten PALI,” ujarnya.
LSM Gerakan Rakyat meminta Inspektorat dan BPK untuk segera melakukan audit terhadap pengadaan ini agar tidak ada dugaan mark-up dan pemborosan anggaran daerah. (Red)




