“Kapitalisme – Liberalisme – Privatisasi. Mereka Merampok Kampung Nelayan Indonesia. Oligarki penuh darah kotor hasil rampok nilai rantai pasok para nelayan.” – (Rusdianto Samawa)
“LAUT KAYA, NELAYAN MISKIN: Tengkulak merampas hasilnya. Korporasi merampas lautnya. Negara membiarkan nasibnya.” (M. Arief Pranoto)
Inti dari ekonomi politik pesisir hari ini bukan sekadar kemiskinan. Ia adalah perampasan yang sistematis. Tiga mekanisme perampasan itu tidak terjadi kebetulan, tapi saling mengunci seperti gembok. Jika satu terjadi, nelayan masih bisa bertahan. Jika ketiganya terjadi bersamaan, nelayan pasti terhempas.
*1. PERAMPASAN AKSES: NELAYAN DILARANG MELAUT DI LAUTNYA SENDIRI*
Ini adalah perampasan paling fundamental. Sebelum bicara harga dan jaminan, nelayan harus punya tempat untuk melaut.
Dalam logika commons, 0-4 mil pertama adalah rumah nelayan kecil. Di sanalah ikan karang, udang, dan cumi hidup. Perahu di bawah 10 GT hanya mampu menjangkau zona itu. Dalam logika kapital neoliberal, 0-4 mil itu justru ruang investasi paling menguntungkan.
Data KIARA 2023 di 12 provinsi menunjukkan rata-rata nelayan kecil kehilangan 42% wilayah tangkap tradisionalnya dalam 10 tahun terakhir.
Satu hektar tambak udang intensif korporat menutup akses bagi 8-12 keluarga nelayan karena jalur perahu dipagari dan limbahnya mematikan ikan radius 500 meter. Luas tambak korporat kini 280.000 hektar. Artinya, 2,8 juta keluarga terdampak.
Satu kapal isap pasir laut menyedot 10.000 m3 per hari. Keruhnya membunuh terumbu dalam radius 2 km. Hasil tangkapan turun 60-75% dalam 6 bulan. Di Kodingareng, Makassar, dari 15 kg/hari menjadi 3,8 kg/hari.
Pagar laut Tangerang 30,16 km dan Bekasi 5 km bukan kasus tunggal. WALHI mencatat 27 titik pagar laut dan reklamasi bermasalah 2022-2024 seluas 12.400 hektar. Setiap 1 km pagar, 50-70 perahu harus memutar 3-5 km, menambah biaya solar Rp 40.000 – Rp 60.000 per trip.
Dampak ekonominya: jarak tempuh rata-rata dari 4,5 km menjadi 11,2 km. Kebutuhan solar dari 20 liter menjadi 35 liter. Kenaikan biaya Rp 102.000/hari. Jika pendapatan kotor hanya Rp 180.000/hari, 56% habis untuk menebus akses ke lautnya sendiri.
Nelayan tidak dilarang secara tertulis. Ia dilarang secara ekonomi. Ini pengusiran halus.
*2. PERAMPASAN HARGA: MENANGGUNG MAUT DI LAUT, DITENTUKAN HARGANYA DI DARAT*
Jika perampasan akses terjadi di laut, perampasan harga terjadi 10 meter setelah perahu mendarat.
Mari ikuti anatomi 1 Kg Ikan Tongkol rata-rata nasional 2024, dari Muara Angke sampai Brondong.
Pak Karim, nelayan 5 GT, kerja 13 jam mempertaruhkan nyawa. Modal solar dan es Rp 25.000 untuk 1 kg ikan. Ia jual Rp 15.000 di bibir pantai. Jika perahu sewa, ia rugi Rp 10.000. Jika milik sendiri, untung hanya Rp 2.000. 13 jam kerja dihargai Rp 2.000.
Begitu mendarat, tengkulak sudah menunggu. Karena utang solar, ikan wajib dijual padanya. Tengkulak beli Rp 15.000, jual Rp 23.000 ke TPI. Margin Rp 8.000 atau 53% dari harga nelayan, hanya dengan 10 menit menimbang.
Di TPI, lelang yang seharusnya transparan dikuasai kartel. Mereka beli Rp 23.000, jual Rp 35.000 ke distributor kota. Margin Rp 12.000 karena punya cold box dan truk.
Distributor Pasar Induk beli Rp 35.000, jual Rp 48.000 ke pengecer. Margin Rp 13.000 lagi.
Di supermarket, ikan itu sampai ke Anda seharga Rp 60.000. Pengecer ambil margin terakhir Rp 12.000.
Nelayan jual Rp 15.000. Konsumen bayar Rp 60.000. Selisih Rp 45.000 hilang di darat.
Artinya, dari setiap Rp 60.000 yang Anda bayar: nelayan yang menciptakan nilai hanya menikmati 25%. 75% dirampok di darat oleh mereka yang tak pernah kena air asin.
Mengapa nelayan tak bisa melawan? 78% nelayan kecil terikat utang tengkulak [Sensus KIARA]. Hanya 12% TPI yang lelangnya transparan. Hanya 7% kampung nelayan yang punya cold storage koperasi. 93% harus jual dalam 3 jam atau ikan busuk. Ini bukan pasar bebas, ini pasar pembeli yang timpang.
Narasi “nelayan boros dan malas” adalah kebohongan terbesar. Kemiskinan nelayan bukan karena bodoh mengelola uang, tapi karena rantai nilainya memang dirancang untuk dirampok.
*3. PERAMPASAN JAMINAN: NEGARA HANYA HADIR SAAT PEMILU*
Ini perampasan paling tidak terlihat tapi paling menentukan.
Dalam ekonomi Welfare State, negara menanggung risiko yang tak bisa ditanggung individu. Di pesisir neoliberal, negara berkata: tanggung sendiri.
Jaminan kecelakaan kerja hampir nol. Pekerja formal 85% terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Nelayan kecil hanya 4,7% [Data BPJS TK & KKP 2023]. Padahal risiko kematian nelayan 11 kali lebih tinggi. Setiap tahun 150-200 nelayan hilang karam. Jika meninggal, keluarga terima santunan nol, bahkan mewarisi utang solar almarhum ke juragan.
Jaminan paceklik tidak ada. Nelayan hanya bisa melaut efektif 18-22 hari/bulan. Di musim barat Desember-Maret, turun menjadi 5-8 hari. Pendapatan anjlok 70-80%. Negara tidak punya skema gaji paceklik. Yang ada bansos insidental Rp 300.000 per 6 bulan. Akibatnya, utang nelayan di musim paceklik naik 120%. Bukan untuk modal, tapi untuk makan.
Jaminan hari tua mustahil. Usia produktif nelayan hanya sampai 52 tahun. 0% punya dana pensiun. Nelayan 65 tahun masih harus melaut karena jika berhenti, tidak makan. Bandingkan dengan nelayan Norwegia yang pensiunnya USD 1.800/bulan dari pajak ekspor perikanan industri.
*PENUTUP: SIAPA MENANGGUNG RISIKO HIDUP?*
Inilah tabel yang menjelaskan kenapa kemiskinan diwariskan:
Kecelakaan kerja: di Welfare State ditanggung negara, di kampung nelayan 100% ditanggung keluarga.
Paceklik: di Welfare State ada tunjangan pengangguran, di kampung nelayan ditanggung dengan berutang ke tengkulak.
Hari tua: di Welfare State ada pensiun, di kampung nelayan menjadi beban anaknya yang juga miskin.
Pendidikan: di Welfare State gratis, di kampung nelayan anak dipaksa putus sekolah ikut melaut.
Di negara sejahtera, risiko hidup diubah menjadi jaminan hidup. Di kampung nelayan Indonesia, risiko hidup diubah menjadi utang.
Lingkaran ini saling mengunci: Karena aksesnya dirampas, biaya naik. Karena biaya naik, terpaksa berutang, sehingga harganya bisa dirampas. Karena harganya dirampas, tidak punya tabungan, sehingga saat sakit dan tua, harus berutang lagi.
Lingkaran setan ini tidak akan putus dengan pelatihan literasi keuangan atau bantuan 1 buah perahu.
Ia hanya bisa diputus jika Negara Turun Ke Laut secara total: Kembalikan aksesnya dengan mencabut konsesi di 0-4 mil, kembalikan harganya dengan membangun cold storage koperasi dan Bulog Ikan, dan kembalikan jaminannya dengan membangun BPJS Nelayan sejati: asuransi karam, gaji paceklik, dan pensiun nelayan.
Selama negara hanya hadir 5 tahun sekali dengan kaos partai, maka kalimat ini akan tetap benar: Nelayan bukan miskin karena bodoh. Mereka dimiskinkan karena dirampok.
About the Author
