0
0 Penulis: Rusdianto Samawa, Alumni ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram
Sidang pembacaan putusan digelar di Gedung MK, Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026. Perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan antara lain oleh Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Putusan 6 Oktober 2026 bukan vonis pemecatan, juga bukan pemutihan. Mahkamah Konstitusi menolak mendiskualifikasi Gibran, lalu dalam pertimbangan yang sama bahwa bukti kelulusan SMA-nya tidak ditemukan.
Itulah inti dampaknya: jabatan tetap, cacat syarat terbuka, dan bola panas pindah ke DPR decara politik. Ini adalah ruang panas dan pergulatan sengit.
MK menulis sejarah cacatnya wakil presiden Indonesia, lalu mengembalikan pedangnya pada ruang pergulatan yang sengit.
Ada dua kalimat dalam putusan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang tidak boleh dibaca terpisah.
Pertama, Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan tamat SMA atau sederajat, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Kedua, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Yang pertama adalah temuan fakta. Yang kedua adalah batas kewenangan. Digabung, keduanya menghasilkan putusan yang secara hukum menolak permohonan, tetapi secara politik membuka luka legitimasi yang tidak bisa ditutup dengan frasa “tidak dapat diterima”.
Amar putusan memang menyatakan permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak dapat diterima karena pemohon dianggap tidak punya kedudukan hukum.
Dalam rezim perselisihan hasil pemilu, MK enggan memakai pintu PHPU untuk mengoreksi syarat calon setelah yang bersangkutan sudah dilantik. Itu argumen kompetensi yang bisa dipertahankan.
Masalahnya, Mahkamah tidak berhenti di pintu. Ia masuk ke ruang bukti, memeriksa surat keterangan penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, lalu menyimpulkan bahwa dokumen itu hanya menyetarakan “pengetahuan setara SMK”, bukan bukti tamat sekolah menengah.
Sementara, Certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades dinilai hanya menunjukkan kehadiran dalam proses belajar, bukan kelulusan. Yah seperti absensi biasa saat hadir sekolah.
Di situlah putusan ini menjadi berbahaya bagi yang membacanya sebagai kemenangan istana, dan tidak cukup bagi yang membacanya sebagai kekalahan Gibran. MK menulis keyakinan faktual, lalu menolak memakai keyakinan itu untuk mengubah hasil pemilu.
Pertimbangan hukum dalam praktik Indonesia sering dianggap mengikat sebagai pedoman, meski amarnya hanya menolak atau tidak menerima.
Pakar tata negara yang muncul sehari setelah putusan, dari Bivitri Susanti sampai Refly Harun, membaca kalimat itu persis sebagai undangan: urusan syarat calon bukan lagi kompetensi sengketa hasil, melainkan kompetensi lembaga yang UUD sebut berwenang menilai syarat presiden dan wakil presiden. Dalam bahasa yang lebih kasar, MK melempar bola panas ke DPR.
Dampak yang paling nyata bukan pemakzulan. Ambang pemakzulan di Pasal 7A dan 7B UUD 1945 memang menyebut “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”, tetapi jalannya panjang: hak menyatakan pendapat di DPR, pemeriksaan di MK, lalu putusan MPR.
Koalisi pendukung Prabowo–Gibran menguasai parlemen. Tanpa retakan politik, pertimbangan MK akan menjadi dokumen yang dikutip di ruang debat, bukan dakwaan yang dijalankan.
Yang berubah segera adalah posisi tawar Gibran. Seorang wakil presiden yang oleh pengadilan konstitusi dinyatakan tidak terbukti memenuhi syarat minimum pendidikan menjadi sandera politik. Ia bisa tetap duduk, tetapi setiap manuver menuju 2029 akan dibaca melalui cacat yang kini tertulis di putusan.
Ada juga soal yang lebih mendasar dari nasib satu orang. Syarat tamat SMA bukan syarat kejeniusan. Ia syarat formal yang berlaku untuk semua calon, termasuk yang tidak lahir di lingkar kekuasaan.
Jika “dinilai memiliki pengetahuan setara” bisa menggantikan “tamat”, lalu verifikasi KPU cukup menerima surat kementerian tanpa ijazah yang mendasarinya, maka aturan pencalonan menjadi elastis bagi yang punya akses dan kaku bagi yang tidak. Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 sudah membuka pintu usia lewat jabatan yang dipilih.
Putusan 6 Oktober 2026 kini menunjukkan pintu pendidikan juga longgar pada saat pendaftaran, dan baru dikunci setelah yang bersangkutan menjabat. Negara hukum tidak runtuh karena satu pertimbangan. Ia terkikis ketika syarat yang sama tidak menghasilkan akibat yang sama. Konstitusi dan hukum seperti permainan bola warna warni di arena taman kanak – kanak.
Jadi yang layak di pertahankan prinsip hukum dan konstitusi, bukan “Gibran yang sudah otomatis batal menjadi wakil presiden Republik Indonesia”, dan juga bukan “tidak ada masalah”.
Yang lebih akurat: Mahkamah sudah mengunci temuan bahwa bukti tamat SMA tidak ada di meja persidangan, lalu menolak menjadi algojo.
Legitimasi jabatan Gibran sejak 6 Oktober 2026 bersandar pada keengganan mahkamah konstitusi menegaskan prinsip hukum dan konstitusi, lebih memilih melempar bola ke ruang politik yang sangat abu-abu, bukan pada tertutupnya soal hukum.
Apa yang Diputuskan, dan Apa Dampaknya
Dalam amar, Ketua MK Suhartoyo menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Eksepsi soal kedudukan hukum pemohon dikabulkan. MK menilai sengketa ini tidak tepat diletakkan di rezim perselisihan hasil pemilu, apalagi setelah Gibran secara faktual sudah menjadi wakil presiden, bukan lagi calon.
Di bagian pertimbangan, nada putusan berubah. Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Adies Kadir membacakan bahwa setelah memeriksa bukti para pihak, Mahkamah tidak menemukan dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran menamatkan pendidikan di luar negeri setara SMA.
Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di persidangan menguatkan bahwa dokumen pendukung surat penyetaraan bukan ijazah, melainkan certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Kementerian dan Kedutaan Besar RI di Australia juga disebut tidak memegang ijazah setara SMA tersebut.
MK lalu menarik perbedaan yang menjadi jantung perkara. Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, terbit 2019, secara prosedur boleh jadi mengikuti aturan penyetaraan saat itu.
Substansinya, menurut Mahkamah, adalah penyetaraan terhadap pengetahuan setara SMK peminatan akuntansi dan keuangan, bukan penyetaraan surat tanda tamat belajar SMA. Frasa “dinilai memiliki pengetahuan setara” tidak sama dengan “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas” dalam Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017. Bukti tamat, kata MK, semestinya ijazah, sertifikat, atau diploma.
Meski begitu, Adies Kadir menegaskan Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran. Penilaian keabsahan dan keterpenuhan syarat calon diserahkan kepada “lembaga yang memiliki kewenangan” menurut UUD 1945. Nama lembaga itu tidak disebut eksplisit.
Dalam praktik ketatanegaraan, rujukan yang dibaca publik dan pakar adalah DPR dan MPR melalui mekanisme pemberhentian, plus penegak hukum jika ada dugaan manipulasi dokumen.
Latar dokumen yang diuji dengan riwayat yang beredar, dan yang sebagian di jelaskan Jokowi pada September 2026, kurang lebih begini. Gibran bersekolah di SD Negeri 16 Surakarta dan SMP Negeri 1 Surakarta, lalu di Orchid Park Secondary School, Singapura, yang oleh Jokowi disebut sampai jenjang O Level.
Setelah itu ia masuk UTS Insearch di Sydney, yang Jokowi sendiri sebut sebagai program pathway sebelum kuliah di Management Development Institute of Singapore. Gelar sarjana dan magister yang lebih tinggi tidak dipersoalkan perkara ini. Yang dipersoalkan adalah syarat minimum UU Pemilu: tamat SMA atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar.
UTS Insearch adalah lembaga pathway yang berafiliasi dengan University of Technology Sydney, bukan sekolah menengah formal. Certificate of attendance, dalam pembacaan MK, hanya menerangkan kehadiran dalam pembelajaran.
Itu sebabnya Mahkamah menolak menyamakan surat penyetaraan 2019 dengan ijazah SMA. KPU pada 2023–2024 menerima dokumen itu sebagai syarat pendaftaran pasangan Prabowo–Gibran. Putusan ini secara tidak langsung menyorot kualitas verifikasi itu.
Perkara ini terpisah dari Putusan 90/PUU-XXI/2023. Putusan 2023 mengubah makna batas usia 40 tahun agar mencakup orang yang pernah atau sedang menjabat hasil pemilu, termasuk kepala daerah, dan membuka jalan bagi Gibran yang saat itu wali kota Solo berusia 36 tahun. Putusan 6 Oktober 2026 tidak menyentuh usia. Ia menyentuh pendidikan.
Secara politik, keduanya dibaca sebagai satu rangkaian: syarat demi syarat yang longgar di pintu masuk, lalu dipersoalkan setelah kekuasaan terbentuk.
Dampak Hukum: Jabatan Utuh, Cacat Tertulis
Secara operasional, tidak ada yang berubah pada 7 Oktober 2026. Gibran tetap wakil presiden. Tidak ada pembatalan pelantikan, tidak ada diskualifikasi, tidak ada penghitungan ulang suara. Kekuatan eksekutorial putusan ada di amar, dan amarnya menolak masuk ke pokok lewat pintu legal standing.
Dampak Hukumnya Ada di Peradilan Lain: Penuntutan Kerugian Negara.
Pertama, temuan faktual MK kini menjadi rujukan resmi. Siapa pun yang ingin menggugat, menyelidiki, atau memulai hak angket tidak lagi bertolak dari tuduhan media sosial, melainkan dari pertimbangan pengadilan konstitusi bahwa bukti tamat SMA tidak ditemukan.
Pakar hukum tata negara, Juanda, dikutip KompasTV, menilai pertimbangan itu bisa dipakai sebagai bahan ke DPR. Bivitri Susanti membaca putusan sebagai lemparan ke tiga arah: partai di DPR untuk memulai impeachment, penegak hukum untuk mengusut dugaan manipulasi, dan DPR untuk menilai KPU.
Kedua, pintu PHPU untuk soal ini tertutup. MK sudah bilang sengketa hasil bukan tempat mengoreksi syarat setelah pelantikan. Upaya hukum berikutnya, kalau ada, harus lewat mekanisme lain: penyelidikan administrasi atas surat kementerian, pemeriksaan pidana jika ada unsur keterangan palsu, atau proses politik di DPR.
Ketiga, frase “tidak lagi memenuhi syarat” di Pasal 7A UUD 1945 jadi hidup sebagai tafsir, belum sebagai prosedur. Untuk sampai ke pemberhentian, DPR harus memakai hak menyatakan pendapat, MK memeriksa pendapat itu, dan MPR memutus. Setiap tahap butuh angka politik yang besar. Putusan ini menyuplai alasan hukum, bukan mayoritas.
Dampak Politik: Sandera, Bukan Jatuh
Dalam 24 jam setelah putusan, Refly Harun mengatakan terbuka peluang impeachment dan bahkan berspekulasi Gibran bisa mengundurkan diri. Almas Tsaqibbirru, pemohon dalam perkara usia 2023, meminta DPR memulai proses lewat hak menyatakan pendapat. Di sisi lain, tidak ada sinyal dari pimpinan koalisi bahwa hak menyatakan pendapat akan diagendakan.
Itulah dampak politik yang paling jujur. Gibran tidak jatuh, tetapi posisinya tersandera. Selama koalisi utuh, pertimbangan MK menjadi amunisi oposisi dan bahan negosiasi internal, bukan ancaman jabatan.
Jika koalisi retak menjelang 2029, atau jika elektabilitas Gibran sebagai calon presiden naik cukup tinggi sampai mengganggu pemain lain, dokumen yang sama bisa diangkat kembali.
Yance Arizona, dikutip Kompas, menggambarkan persis kondisi itu: wakil presiden bisa “tersandera” karena DPR sewaktu-waktu dapat memulai proses.
Dampak ke Prabowo lebih tidak langsung. Pasangan dipilih sebagai satu tiket, tetapi pemberhentian wakil presiden tidak otomatis menjatuhkan presiden. Yang terkena adalah stabilitas politik kabinet dan narasi kesinambungan. Istana sejauh ini belum punya jawaban substantif yang membantah temuan bukti. Jokowi sebelumnya menyerahkan soal ini ke proses hukum. Proses hukum itu kini selesai di MK dengan hasil yang ambigu: kalah di petitum, telanjang di fakta.
Dampak Kelembagaan; Terjerat Pidana
KPU adalah lembaga yang paling langsung terseret ke penjara pidana. Jika surat penyetaraan yang secara substansi bukan bukti tamat diterima sebagai kelengkapan sesuai Pasal 227, maka verifikasi administratif 2024 gagal pada titik yang paling dasar. Tekanan berikutnya bukan hanya ke individu komisioner lama, tetapi ke standar verifikasi pemilu berikutnya.
DPR, bisa memanggil KPU dan Kemendikdasmen. Jika tidak mau, presedennya tetap: dokumen penyetaraan bisa lolos tanpa ijazah induk. Pidana dan penjara gerogoti otak para komisioner KPU lama.
Kementerian pendidikan juga kena. Surat 2019 boleh sah secara prosedur. Tetapi pidana dan penjara hantui tidur dan hidup para pembuat surat itu. Yang bertanggung jawab adalah Permendikbud saat itu, tetapi MK pisahkan prosedur terbit dari substansi kesetaraan. Artinya, penyetaraan “pengetahuan” tidak boleh lagi dibaca sebagai pengganti tanda tamat untuk syarat jabatan publik. Ini koreksi yang berguna, asalkan tidak berhenti sebagai kalimat dalam putusan.
MK sendiri keluar dengan wajah ganda. Di satu sisi, ia menunjukkan kemerdekaan dengan menulis temuan yang tidak nyaman bagi kekuasaan. Di sisi lain, mahkamah konstitusi menolak menarik akibat dari temuan itu, dengan alasan kompetensi.
Bagi yang percaya pada pembagian kekuasaan, itu disiplin yurisdiksi. Bagi yang melihat rangkaian Putusan 90 dan perkara ini, itu pola: MK membuka atau membiarkan jalan masuk, lalu menyatakan diri tidak berwenang menutupnya setelah Gibran menjabat.
Yang Tidak Berubah, dan Yang Berubah
Tidak berubah: status hukum Gibran sebagai wakil presiden, hasil Pilpres 2024, dan susunan pemerintahan. Tidak ada kekosongan jabatan. Yang berubah: beban pembuktian di ruang publik.
Klaim “ijazahnya ada, hanya disetarakan” kini berhadapan dengan kalimat resmi bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti kelulusan, dan bahwa certificate of attendance bukan ijazah. Berubah juga kalkulus 2029.
Setiap pembicaraan tentang Gibran sebagai calon presiden akan melewati pertanyaan yang belum dijawab di luar MK: jika syarat minimum saja tidak terbukti, lembaga mana yang akan menyatakan syarat itu terpenuhi, dan dengan dokumen apa.
Putusan tidak menggulingkan siapa pun. Ia melakukan sesuatu yang lebih lambat, dan kadang lebih menetap serta konsisten dalam menuntun langkah oposisi untuk melakukan tindakan menggulingkan Gibran.
Apalagi sudah tercatat di dalam putusan konstitusi bahwa wakil presiden tidak terbukti memenuhi syarat pendidikan sesuai undang-undang yang diminta kepada setiap calon. Akibatnya diserahkan kepada politik. Politik, sampai hari ini, memilih tidak menarik akibat itu.
Dampak Politik: Guncangan Gempa Megatrust dan Ombak yang Menggulung, Tsunami Politik
Dampak politik putusan 6 Oktober 2026 bukan jatuhnya Gibran. Yang berubah adalah harga politiknya: jabatan tetap aman selama koalisi utuh, tetapi setiap langkah menuju 2029 kini membawa cacat yang sudah tertulis di pertimbangan Mahkamah Konstitusi.
Peta reaksi: dua cara membaca putusan yang sama. Gerindra membaca amar itu. Juru bicara Sugiat Santoso mengatakan putusan bersifat final dan mengikat, perkara PHPU selesai, dan pihak lain diminta move on supaya polemik tidak mengganggu ekonomi. Itu posisi yang rasional dan emosional yang khawatir bagi partai presiden: yang mengikat secara operasional adalah penolakan permohonan, bukan kalimat di pertimbangan.
PDIP membaca pertimbangan melalui ucapan Guntur Romli mengatakan pintu prosedur tertutup, tetapi “fakta kebohongan” tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA merupakan jalan sejarah yang tercatat dalam putusan negara dan rakyat.
Andreas Hugo Pareira bahkan menyarankan Gibran mundur, atau lanjut menjabat sambil mengambil Paket C. PDIP tidak punya angka untuk memakzulkan. Yang ia punya adalah narasi oposisi yang sebelumnya sulit dibuktikan, dan kini bisa dikutip dari sidang MK.
Gibran sendiri menjawab dengan logika berantai dan berantakan: kalau tidak lulus SMA, mustahil bisa kuliah. Jawaban itu secara politik lemahb dan berantakan untuk melindungi kebohongan sendiri. MK tidak menyangkal kuliahnya. Yang dibedakan adalah “dinilai memiliki pengetahuan setara” dengan “tamat SMA”, dan certificate of attendance dengan ijazah.
Publik yang sudah curiga justru mendengar jawaban yang tidak menampilkan dokumen yang diminta pasal undang-undang pemilu. Itulah kebohongan keluarga Jokowi.
Di luar partai, pakar terbelah pada akibat, bukan pada fakta. Zainal Arifin Mochtar dari UGM menilai putusan ini praktis mematikan Gibran di 2029: mengambil Paket C sama dengan mengakui bahwa keterangan 2024 tidak cukup, tidak mengambilnya berarti lubang itu tetap terbuka.
Pengamat lain lebih hati-hati. Secara hukum Gibran tidak dilarang maju lagi. Secara elektoral, isu yang berulang ini akan menempel di setiap verifikasi.
Tiga Lapis Dampak: Gibran Terbenam dalam Sejarah Kemungkaran
Lapisan pertama, jangka pendek, hampir nol pada susunan kekuasaan. Tidak ada diskualifikasi, tidak ada kekosongan wakil presiden, tidak ada hak menyatakan pendapat yang diagendakan. Koalisi pemerintah masih bisa mengunci isu dengan frasa stabilitas. Istana dan Gerindra memilih tidak berdebat di substansi dokumen. Itu pilihan yang masuk akal selama tidak ada partai koalisi yang membelot.
Lapisan kedua, menengah, adalah penyanderaan. Pasal 7A UUD 1945 memang memuat alasan pemberhentian “tidak lagi memenuhi syarat”. Jalannya tetap politik: DPR menyatakan pendapat, MK memeriksa, MPR memutus.
MK dalam putusan ini sengaja tidak menjadi algojo, lalu menunjuk “lembaga yang berwenang” tanpa menyebut nama. Pembacaan yang dominan di kalangan tata negara adalah DPR.
Artinya Gibran aman bukan karena soal ijazah ditutup, melainkan karena mitra koalisi belum mau menarik pelatuk. Posisi tawar di dalam kabinet dan pembahasan tiket 2029 berubah. Partai yang kemarin membutuhkan nama Gibran untuk suara Jokowi sekarang memegang bahan negosiasi yang tidak mereka miliki pada 2024.
Lapisan ketiga, menuju 2029, adalah yang paling mahal. Pada 2024 syarat usia dilonggarkan lewat Putusan 90, lalu syarat pendidikan lolos lewat surat penyetaraan 2019 yang MK kini nilai bukan bukti tamat. Pada pendaftaran berikutnya, KPU akan sulit mengulang kelonggaran yang sama tanpa dianggap mengabaikan pertimbangan MK.
Partai pengusung harus menimbang biaya: mengusung Gibran berarti membawa sengketa dokumen ke setiap debat, setiap gugatan, dan setiap verifikasi.
Biaya itu tidak otomatis membuatnya tidak terpilih. Ia membuat Gibran menjadi calon yang mahal, bukan calon yang mustahil.
Kenapa Pemakzulan Dekat, Tetapi Tidak Jatuh
Angka di DPR tidak berubah karena satu pertimbangan hakim. Pemakzulan butuh retakan koalisi, bukan hanya kutipan putusan. Selama Gerindra, Golkar, dan partai pemerintah lain menilai biaya menjatuhkan wakil presiden lebih besar daripada biaya memikul cacatnya, proses Pasal 7B tidak akan dimulai. PDIP bisa membesarkan isu, tapi tidak bisa menyelesaikan prosedur sendirian.
Ada juga jebakan timbal balik. Jika DPR membuka hak menyatakan pendapat, pemeriksaan kembali ke MK. MK baru saja menolak mendiskualifikasi lewat PHPU. Tidak ada jaminan pendapat DPR akan dikabulkan, dan proses itu akan menyeret Prabowo ke dalam krisis yang tidak ia butuhkan. Karena itu insentif istana adalah membekukan, bukan menyelesaikan.
Yang bergeser bukan pemerintahan. Yang bergeser adalah tiga hubungan politik. Pertama, hubungan Gibran dengan koalisi. Ia tetap wakil presiden, tetapi tidak lagi menjadi aset tanpa cacat. Nama yang dulu dipakai untuk mengunci suara Jawa Tengah dan loyalis Jokowi kini datang bersama pertanyaan yang belum dijawab dengan ijazah.
Kedua, hubungan Jokowi dengan narasi kesinambungan. Putusan usia 2023 sudah dibaca sebagai putusan keluarga. Putusan pendidikan 2026 menambah lapisan yang sama: syarat formal yang lentur di pintu masuk kekuasaan. Itu merusak klaim bahwa pencalonan Gibran hanya soal regenerasi.
Ketiga, hubungan KPU dengan pemilu berikutnya. Verifikasi 2024 kini tercatat menerima dokumen yang menurut MK tidak membuktikan tamat SMA. Pada 2029, komisioner yang mengulang pola itu akan langsung berhadapan dengan paragraf pertimbangan ini.
Singkatnya, putusan ini tidak menggulingkan Gibran. Ia mengubah Gibran dari wakil presiden yang kontroversial dalam kebohongan menjadi wakil presiden yang secara resmi belum terbukti memenuhi syarat minimum undang-undang, dan menyerahkan akibatnya kepada kemauan politik DPR. Selama kemauan itu tidak ada, jabatannya utuh. Harga politik untuk pertahankan dan meneruskannya naik sejak 6 Oktober 2026.
Risiko bagi Gibran dan Pemerintahan Prabowo dari Putusan MK
Berisiko, tetapi risikonya tidak sama untuk semua pihak. Putusan 6 Oktober 2026 tidak menjatuhkan Gibran. Yang ia lakukan lebih halus: mencatat bahwa bukti tamat SMA tidak ditemukan, lalu menolak menarik akibat hukumnya. Risiko justru lahir dari celah itu.
Risiko bagi Gibran yang paling langsung dialami adalah mempengaruhi mental karena tercatat dalam sejarah konstitusi negar. Walaupun dalam amar putusan menjaga jabatannya. Pertimbangan putusan merusak klaim bahwa syarat pendidikan sudah beres.
Selama koalisi utuh, pemakzulan lewat Pasal 7A dan 7B UUD 1945 tetap jauh. DPR harus memulai hak menyatakan pendapat, MK memeriksa lagi, lalu MPR memutus. Tanpa retakan politik, proses itu tidak jalan. Risikonya bukan jatuh besok, melainkan tersandera. Setiap negosiasi tiket 2029, setiap verifikasi KPU, dan setiap debat bisa kembali ke kalimat Mahkamah: tidak ada bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan tamat SMA atau sederajat.
Jalan keluarnya juga berisiko. Mengambil Paket C bisa dibaca sebagai pengakuan bahwa dokumen 2024 tidak cukup. Tidak mengambilnya berarti lubang itu tetap terbuka. Jawaban bahwa “kalau tidak lulus SMA mustahil bisa kuliah” tidak menutup soal ini, karena MK membedakan kuliah dan bukti tamat sekolah menengah.
Risiko bagi pemerintahan Prabowo
Jangka pendek tapi berdampak sangat luar biasa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Tidak ada kekosongan wakil presiden, dan Gerindra sudah mendorong agar polemik dihentikan atas nama stabilitas. Istana bisa hidup dengan status quo. Oposisi harus menggunakan momentum ini.
Risiko menengah ada pada koalisi. Gibran yang dulu dipakai untuk mengunci suara loyalis Jokowi kini datang bersama cacat resmi. Partai mitra memegang bahan tawar yang tidak mereka punya pada 2024. Mereka belum tentu memakainya. Mereka bisa memakainya jika pembagian kekuasaan berubah.
Risiko yang lebih pelan tapi panjang dan pasti sepanjang dunia ini tidak runtuh adalah legitimasi semu penuh kebohongan dan kecurangan pemilu. Putusan usia 2023 sudah dibaca sebagai pintu yang dibuka untuk Gibran.
Putusan pendidikan 2026 menambah lapisan yang sama: syarat formal longgar di pintu masuk, baru dipersoalkan setelah pelantikan. Itu tidak menggulingkan kabinet. Ia menumpuk narasi bahwa aturan pencalonan lentur bagi lingkar kekuasaan.
Risiko bagi MK dan negara hukum. Di sini putusannya paling mahal secara kelembagaan. Mahkamah menulis keyakinan faktual, lalu menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi karena Gibran sudah dilantik dan pemohon tidak punya kedudukan hukum. Secara kompetensi, itu bisa dipertahankan. Secara persepsi, ia terlihat seperti mencatat pelanggaran lalu mengembalikan pedangnya ke DPR. Ini nilai paling mahal dalam struktur konstitusi negara Republik Indonesia yang penuh dengan darah, nyawa dan kebohongan.
Resiko bagi DPR, ada dua akibat. Jika DPR diam, publik membaca bahwa syarat minimum undang-undang tidak menghasilkan akibat bagi petahana. Jika DPR bergerak, MK akan memeriksa lagi perkara yang baru saja ia lempar. Keduanya mengikis kesan bahwa aturan berlaku sama.
KPU juga kena. Verifikasi 2024 tercatat menerima surat penyetaraan 2019 yang menurut MK hanya menyetarakan “pengetahuan”, bukan tanda tamat. Pada 2029, komisioner yang mengulang pola itu langsung berhadapan dengan paragraf ini.
Yang tidak berisiko adalah
tidak ada risiko hukum segera berupa pembatalan pelantikan, penghitungan ulang suara, atau kekosongan jabatan. Putusan tidak otomatis menjadi dasar MPR memecat. MPR bahkan tidak bisa memulai pemakzulan sendiri.
Jadi putusan ini berisiko sebagai bom waktu politik, bukan sebagai vonis. Gibran aman selama kemauan politik DPR tidak ada. Harga untuk mempertahankan dan meneruskan jabatannya naik sejak pertimbangan itu dibacakan.
Jalan Keluar Gibran: Paket C, Tapi Sudah Jadi Bubur
Paket C menutup pintu depan 2029, tetapi tidak menghapus cacat 2024. Secara hukum itu jalan keluar administratif. Secara politik ia seperti pengakuan bahwa dokumen yang dipakai saat mendaftar dulu tidak cukup.
Karena yang Paket C bisa dan tidak bisa bahwa Ijazah Paket C adalah bukti kelulusan pendidikan kesetaraan yang setara SMA/SMK. Untuk pencalonan berikutnya, itu biasanya diterima sebagai pemenuhan Pasal 169 huruf r UU Pemilu: berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar sama-sama menempatkan Paket C sebagai satu-satunya jalan praktis jika Gibran ingin mendaftar lagi pada 2029 tanpa menunjukkan ijazah SMA yang diminta MK.
Yang tidak berubah adalah masa lalu. Syarat pendidikan diuji pada saat pendaftaran 2024, bukan pada saat ia sudah menjabat. Surat Keterangan 9149/D.D1/KS/2019 sudah dinilai MK sebagai penyetaraan “pengetahua”, bukan bukti tamat.
Ijazah Paket C yang terbit 2026 atau 2027 tidak berlaku surut. Ia tidak membenarkan verifikasi KPU, tidak menghapus pertimbangan MK, dan tidak otomatis menggugurkan dalil bahwa keterangan saat pencalonan tidak sesuai bukti.
Jabatan sekarang juga tidak terselamatkan atau terancam oleh Paket C. MK sudah menolak mendiskualifikasi. Pemakzulan tetap urusan DPR. Mengambil Paket C tidak memadamkan Pasal 7A. Lawan bisa tetap berkata bahwa perbuatan saat pendaftaran terpisah dari ijazah yang baru.
Zainal Arifin Mochtar merumuskan ini sebagai buah simalakama. Begitu Gibran mendaftar Paket C, lawan akan membacanya sebagai pengakuan bahwa pada 2024 ia tidak punya bukti tamat SMA. Narasi “saya sudah lulus di luar negeri, hanya belum disetarakan dengan benar” menjadi lebih sulit dipertahankan. Tidak mengambilnya berarti pada verifikasi 2029 ia kembali berhadapan dengan paragraf MK: tidak ada bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma.
Optiknya juga buruk. Wakil presiden duduk di ujian kesetaraan akan jadi gambar yang sulit dikendalikan, sekalipun programnya sah dan dipakai jutaan warga.
Pendukung akan menyebutnya kerendahan hati. Lawan akan menyebutnya konfirmasi. Keduanya bisa benar sekaligus, dan yang menentukan adalah framing minggu pertama.
Ada juga risiko hukum ikutan, meski tidak otomatis. Jika dalam proses Paket C atau keterangan publik ia menyatakan belum pernah menamatkan SMA, kalimat itu bisa dipakai untuk menguatkan dalil keterangan tidak benar pada 2024. Jika ia tetap bersikeras sudah tamat dan Paket C hanya “cadangan”, lawan akan bertanya mengapa cadangan diperlukan. Kalau tetap diambil, cara yang paling sedikit merusak citra, mental dan nilai hidup.
Paket C hanya berguna untuk masa depan, jadi waktunya sebelum tahapan pencalonan 2029, bukan sebagai jawaban atas tuntutan mundur hari ini. Semakin cepat dan semakin sunyi, semakin kecil kesan bahwa ini reaksi panik terhadap putusan. Semakin ia dijelaskan sebagai pengakuan kesalahan 2024, semakin besar amunisi pemakzulan dan semakin kecil nilai elektoralnya.
Singkatnya: Paket C bisa membuat syarat administrasi 2029 terpenuhi. Ia tidak mencuci pencalonan 2024, tidak menutup mulut DPR, dan secara politik lebih dekat ke pengakuan daripada ke pemutihan. Itu sebabnya pakar yang menilai putusan ini mematikan peluang 2029 justru tidak percaya Gibran akan mengambilnya.
About the Author
