0
0 BANYUASIN, MEDIARAKYAT.CO || Kegiatan Staf Khusus Bupati Banyuasin berinisial A yang menyebarkan spanduk bergambarkan wajahnya sendiri sangat tidak relevan mengingat situasi dan kondisi perekonomian Kabupaten Banyuasin yang tengah kelimpungan.
Salah satu sumber mengatakan bahwa penyebaran spanduk dengan wajah staf khusus Bupati Banyuasin tersebut diketahui ternyata bukanlah dari dana pribadi, namun merupakan bantuan dari dana pihak lain seperti Dinas dan Desa.
“Kami di kumpulkan oleh pejabat di Banyuasin ini, kemudian kami diminta untuk membuat dan mencetak spanduk, untuk biayanya kami terpaksa gotong royong Rp. 200-300 ribu dengan gambar wajah staf khusus Bupati Banyuasin itu”, Ungkap Salah seorang narasumber yang tidak mau namanya disebutkan, Jumat (23/12).
“Informasinya stafsus itu mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, tapi ironisnya kami yang mengeluarkan modal untuk kegiatannya”, lanjut sumber.
Ia menambahkan disaat Kabupaten Banyuasin dalam situasi kesusahan seperti ini, harusnya masyarakat diberikan kesejahteraan bukannya malah ikut membiayai kegiatan kepentingan pribadi orang yang tidak dikenal masyarakat seperti itu.
“Saat ini lagi kesusahan, anggaran defisit, harga karet murah, dana desa sering telat, saat ini semua golongan sama, PNS menjerit Pengusaha Sulit, Warga Sakit, eh ditambah pula dengan perintah seperti ini”, tegasnya.
Senada dikatakan oleh Sepriadi Pratama selaku penggiat medsos dengan slogan ‘apo ujiku’ ini Menyayangkan spanduk yang dipasang namun memakai biaya dari orang lain tersebut.
“Di sisi lain jabatan stafsus itu bukan struktural, dengan demikian tidak relevan memasang spanduk dengan mengatas namakan program-program seperti stunting itu, Seharusnya bupati dan wabup atau sekda dan dinas terkait”, terang Sepriadi.
“Karena ini untuk politik dan merupakan kepentingan caleg, seharus pasang saja banner fotonya dan partai untuk sosialisasi. Jangan merepotkan dinas dan kades atau lurah, jangan juga menggunakan alat kekuasaan. Gunakan saja dana pribadi. Apalagi spanduk dipasang di fasilitas umum, seperti dipasar, puskesmas serta kantor-kantor pemerintah”, bebernya.
Masih menurut Sepriadi, bahkan di berbagai pertemuan ketua stafsus ini di beri ruang untuk berbicara di depan umum dan perangkat desa dengan mengatas namakan bupati dan diduga ada keterlibatan PNS disini.
“Kita tidak paham disini, apa karena takut kehilangan jabatan atau ada ancaman dari atasannya, dalam hal ini anak bupati melakukan hal yang sama”, pungkasnya. (cg)
About the Author
