0
0 Ogan Komering Ilir, Mediarakyat.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) bergerak cepat memasukkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati baru, H. Muchendi-Supriyanto, ke dalam Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten OKI 2026.
Menurut Kepala Bidang PEPS Bappeda Sumsel, Dody Eko Prasetyo, ST., MT., Kabupaten OKI menjadi daerah tercepat di Sumatera Selatan dalam menyusun Ranwal RKPD. “Ini menjadi awal yang baik bagi Kabupaten OKI, karena penyusunan RKPD harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik di Aula Bappeda OKI, Kamis (6/3/2025).
Kepala Bappeda OKI, Aidil Aswari, menyatakan bahwa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), RPJMD akan dibahas bersama DPRD untuk memperoleh persetujuan. “Tahapan penyusunan Ranwal RPJMD telah dimulai sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Hari ini kita laksanakan Forum Konsultasi Publik,” kata Aidil.
Ia menjelaskan bahwa prioritas pembangunan OKI tahun 2026 meliputi peningkatan akses kesehatan, pendidikan, dan jaminan perlindungan sosial, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dan stabilitas ekonomi. Selain itu, Pemkab OKI juga akan fokus pada pembangunan lingkungan sosial dan budaya yang maju, peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, serta penguatan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi.
“Rancangan Awal RPJMD ini juga telah diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten OKI, Asta Cita Presiden Prabowo, serta arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029,” tambahnya.
Wakil Bupati OKI, Supriyanto, menegaskan bahwa pembangunan harus direncanakan secara matang dengan memperhatikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan. “Kami berharap RKPD ini disusun dengan memperhatikan ketercapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, serta disinkronkan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumsel,” ujarnya.
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Supriyanto juga mengimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif mencari sumber pendanaan lain di luar APBD. “Pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Kita perlu mengoptimalkan dana dari APBN, APBD Provinsi, serta kontribusi CSR dari pihak swasta yang ada di Kabupaten OKI,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan harus berfokus pada penyelesaian masalah dan pelayanan dasar masyarakat. “Kita ingin pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung,” tutupnya.(Nov)
About the Author
